Apa
yang pertama kali muncul dalam setiap benak masyarakat jika terngiang kata
“politik”? Sebagian orang akan memaknai politik sebagai kewenangan, kekuasaan,
kepentingan, takhta, atau supremasi. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa sejatinya
setiap manusia tidak akan jauh dari politik. Dengan adanya politik,
permasalahan yang ada di masyarakat dapat terpecahkan. Namun, tak sedikit pula
yang mengkonotasikan politik sebagai sesuatu yang kotor, keji, bejat, korup,
dan segala umpatan yang menjustifikasi politik pada serendah-rendahnya hal ihwal perpolitikan.
Sebuah pola pemikiran yang menurut saya berpotensi, dan mungkin sudah mengakar di
otak-otak masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan efek domino terhadap tatanan cara pandang masyarakat terhadap politik.
Bahu-membahu
reformasi pada 20 tahun silam belum selayaknya dikatakan berhasil, yang ada
kini hanya saling sikut antar kubu pendukung yang mengatasnamakan diri sebagai
pendukung pemerintah melawan pendukung oposisi. Kontradiksi antar dua kubu inilah
yang dinilai oleh sebagian masyarakat awam politik bahwa politik itu hanyalah kisaran
“rivalitas oligarki” semata.
Jika
boleh dikata, saya menganggap masyarakat yang terendus kefanatikan, dan juga
mereka yang acuh terhadap politik adalah masyarakat yang sama-sama merem dan melenceng dari tujuan
terciptanya sistem politik. Tidak bermaksud mengintimidasi, sadar atau tidak politik
Indonesia saat ini adalah politik yang tidak sehat. Bukan karena pernyataan atau
manuver-manuver dari penentang pemerintahan, tetapi masyarakat itu sendiri yang
sangat dan dengan mudahnya terprovokasi. Berdalih menegakkan demokrasi, tetapi secara tidak langsung merobohkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri.
Bisa
mengambil contoh kasus pidato ‘brilian’ Prabowo Subianto dalam acara konferensi
dan temu kader nasional Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Oktober tahun
2017 lalu. Beliau mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Beliau
mengatakan hal ini hanya bersumber dari sebuah novel fiksi berjudul “Ghost Fleet” yang dikarang oleh Peter
W. Singer dan August Cole. Jelas dan pasti bagi mereka yang ‘dangkal’ akan
kebakaran jenggot mendengarnya. Sosial media menjadi pembantaian bagi
mereka-mereka (simpatisan istana) yang ingin melampiaskan ketidaksetujuan akan
pidato dari “musuh bebuyutan”.
Sebenarnya,
di mana letak keanehannya? Saya beranggapan bahwa Prabowo mengatakan ini
bukanlah tanpa sebab. Prabowo hanya mewanti-wanti agar Indonesia bisa saja
bubar di suatu saat. Bubar di sini bukan diartikan bangunan runtuh, lenyap
dalam semalam akibat bencana mahadasyat, atau khayalan-khayalan yang tak
mendasar lainnya. Menurut budayawan, Emha Ainun Nadjib, Indonesia pada 2030
justru menjadi negara yang besar dengan kemajuan industri, perekonomian yang
berkembang, dan daya beli masyarakat yang membaik. Masalahnya, saat itu pula kita
akan tetap menjadi pelayan, kita tetap dalam posisi menjadi pegawai rendahan
yang bergantung kepada para pemilik modal yang menguasai aset negara.
Masyarakat
saat ini kebanyakan ogah berkaca pada sejarah. Pada 1997, seluruh ekonom di
lembaga pemerintah, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian
Indonesia sehat-sehat saja. Akan tetapi, pada saat itu hanya Rizal Ramli ekonom
yang kritis terhadap rentetan situasi internal perekonomian Indonesia yang mana
ramalannya terbukti benar bahwa akan ada Krisis Finansial Asia pada tahun 1997.
Pada saat itu, tidak ada yang percaya akan analisisnya. Baru-baru ini, Fadli
Zon dalam suatu acara stasiun televisi swasta juga mengatakan bahwa pada tahun
1993 Bank Dunia telah memprediksi akan terjadi kolaps ekonomi pada tahun 1997
di Asia. Tak tanggung-tanggung, dijabarkan pula tahapan-tahapannya.
Fadli
Zon sendiri adalah orang yang getol menentang rezim saat ini. Wajar! Notabene dia
berada di partai oposisi pemerintah dan dia juga seorang anggota DPR yang mana
berhak untuk mengkritisi pimpinannya. Nahasnya, sosial media membuat namanya
bak sampah masyarakat. Apapun yang diutarakan seorang Fadli Zon, di mana-mana
hanya ada hujatan dan meme-meme menggelitik. Di sinilah masyarakat seyogyanya harus
lebih mau untuk mencari tahu apa fungsi dari oposisi dan batasan-batasannya.
Bukan
berarti memihak, tetapi coba bayangkan bagaimana situasi sebuah negara yang
sedang diperintah oleh sebuah rezim tanpa pengontrol di dalamnya? Begitu
leluasanya para tirani nantinya, bukan? Jadi apa hakikat demokrasi itu?
Bukankan adanya oposisi mencerminkan bahwa demokrasi negara kita itu sedang
sehat-sehatnya? Rezim dan oposisi memang berbeda pandangan, mereka mempunyai
alat tunggangan masing-masing, tetapi pada dasarnya mereka mempunyai intensi
yang sama.
Kembali,
media menggembor-gemborkan sesuatu yang hanya membuat negara terpecah-belah.
Mengatasnamakan “obrolan politik” yang pada dasarnya menyudutkan pihak-pihak
yang tidak sejalan dengan ideologi mereka dan hanya menimbulkan perang kolom
komentar tanpa ada substansi yang jelas. Sosial media adalah ajang diskusi
pemikiran dan pemahaman untuk kepentingan birokrasi, bukan “beda berarti
lawan”. Fatal! Yang ada kebebasan berpendapat tak lagi longgar. Ada satu hal
yang saya dapat dari seorang panelis muda, Pangeran Siahaan, “Kritik paling tajam dan paling konsisten
kepada seorang politisi atau pejabat publik harusnya diberikan kepada
konstituennya (pemilihnya) karena mereka yang satu alur dengan si figur.”
Masyarakat harus lebih bijak dan melek akan tujuan politik yang telah
dibungkus dengan modernitas dari sisa-sisa perjuangan revolusi para pahlawan
terdahulu. Tujuan-tujuan politik yang saat ini sudah terkesan busuk, harus
dikembalikan sesuai fitrahnya. Fanatik boleh, tetapi tidak harus mengorbankan
diri untuk rela “menjilat kaki sang politisi” sekalipun. Menjadikan forum-forum
sebagai diskusi cerdas, tanpa ada unsur provokasi. Awam politik pun tak perlu
menggebu-gebu, setidaknya perasaan-perasaan skeptis terhadap politik harus
disingkirkan karena pada dasarnya masyarakat adalah sebaik-baiknya pengontrol
kekuasaan.
Oleh:
Setyo Adi Nugroho (17 April 2018)
Pemikiran yang cerdas 👍👍👍
BalasHapus