Revitalisasi Politik Akal Sehat

Apa yang pertama kali muncul dalam setiap benak masyarakat jika terngiang kata “politik”? Sebagian orang akan memaknai politik sebagai kewenangan, kekuasaan, kepentingan, takhta, atau supremasi. Tidak dapat dielakkan lagi bahwa sejatinya setiap manusia tidak akan jauh dari politik. Dengan adanya politik, permasalahan yang ada di masyarakat dapat terpecahkan. Namun, tak sedikit pula yang mengkonotasikan politik sebagai sesuatu yang kotor, keji, bejat, korup, dan segala umpatan yang menjustifikasi politik pada serendah-rendahnya hal ihwal perpolitikan. Sebuah pola pemikiran yang menurut saya berpotensi, dan mungkin sudah mengakar di otak-otak masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan efek domino terhadap tatanan cara pandang masyarakat terhadap politik.

Bahu-membahu reformasi pada 20 tahun silam belum selayaknya dikatakan berhasil, yang ada kini hanya saling sikut antar kubu pendukung yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung pemerintah melawan pendukung oposisi. Kontradiksi antar dua kubu inilah yang dinilai oleh sebagian masyarakat awam politik bahwa politik itu hanyalah kisaran “rivalitas oligarki” semata.

Jika boleh dikata, saya menganggap masyarakat yang terendus kefanatikan, dan juga mereka yang acuh terhadap politik adalah masyarakat yang sama-sama merem dan melenceng dari tujuan terciptanya sistem politik. Tidak bermaksud mengintimidasi, sadar atau tidak politik Indonesia saat ini adalah politik yang tidak sehat. Bukan karena pernyataan atau manuver-manuver dari penentang pemerintahan, tetapi masyarakat itu sendiri yang sangat dan dengan mudahnya terprovokasi. Berdalih menegakkan demokrasi, tetapi secara tidak langsung merobohkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri.

Bisa mengambil contoh kasus pidato ‘brilian’ Prabowo Subianto dalam acara konferensi dan temu kader nasional Partai Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Oktober tahun 2017 lalu. Beliau mengatakan bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030. Beliau mengatakan hal ini hanya bersumber dari sebuah novel fiksi berjudul “Ghost Fleet” yang dikarang oleh Peter W. Singer dan August Cole. Jelas dan pasti bagi mereka yang ‘dangkal’ akan kebakaran jenggot mendengarnya. Sosial media menjadi pembantaian bagi mereka-mereka (simpatisan istana) yang ingin melampiaskan ketidaksetujuan akan pidato dari “musuh bebuyutan”.

Sebenarnya, di mana letak keanehannya? Saya beranggapan bahwa Prabowo mengatakan ini bukanlah tanpa sebab. Prabowo hanya mewanti-wanti agar Indonesia bisa saja bubar di suatu saat. Bubar di sini bukan diartikan bangunan runtuh, lenyap dalam semalam akibat bencana mahadasyat, atau khayalan-khayalan yang tak mendasar lainnya. Menurut budayawan, Emha Ainun Nadjib, Indonesia pada 2030 justru menjadi negara yang besar dengan kemajuan industri, perekonomian yang berkembang, dan daya beli masyarakat yang membaik. Masalahnya, saat itu pula kita akan tetap menjadi pelayan, kita tetap dalam posisi menjadi pegawai rendahan yang bergantung kepada para pemilik modal yang menguasai aset negara.

Masyarakat saat ini kebanyakan ogah berkaca pada sejarah. Pada 1997, seluruh ekonom di lembaga pemerintah, termasuk juga para ekonom asing, meramalkan perekonomian Indonesia sehat-sehat saja. Akan tetapi, pada saat itu hanya Rizal Ramli ekonom yang kritis terhadap rentetan situasi internal perekonomian Indonesia yang mana ramalannya terbukti benar bahwa akan ada Krisis Finansial Asia pada tahun 1997. Pada saat itu, tidak ada yang percaya akan analisisnya. Baru-baru ini, Fadli Zon dalam suatu acara stasiun televisi swasta juga mengatakan bahwa pada tahun 1993 Bank Dunia telah memprediksi akan terjadi kolaps ekonomi pada tahun 1997 di Asia. Tak tanggung-tanggung, dijabarkan pula tahapan-tahapannya.

Fadli Zon sendiri adalah orang yang getol menentang rezim saat ini. Wajar! Notabene dia berada di partai oposisi pemerintah dan dia juga seorang anggota DPR yang mana berhak untuk mengkritisi pimpinannya. Nahasnya, sosial media membuat namanya bak sampah masyarakat. Apapun yang diutarakan seorang Fadli Zon, di mana-mana hanya ada hujatan dan meme-meme menggelitik. Di sinilah masyarakat seyogyanya harus lebih mau untuk mencari tahu apa fungsi dari oposisi dan batasan-batasannya.

Bukan berarti memihak, tetapi coba bayangkan bagaimana situasi sebuah negara yang sedang diperintah oleh sebuah rezim tanpa pengontrol di dalamnya? Begitu leluasanya para tirani nantinya, bukan? Jadi apa hakikat demokrasi itu? Bukankan adanya oposisi mencerminkan bahwa demokrasi negara kita itu sedang sehat-sehatnya? Rezim dan oposisi memang berbeda pandangan, mereka mempunyai alat tunggangan masing-masing, tetapi pada dasarnya mereka mempunyai intensi yang sama.

Kembali, media menggembor-gemborkan sesuatu yang hanya membuat negara terpecah-belah. Mengatasnamakan “obrolan politik” yang pada dasarnya menyudutkan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan ideologi mereka dan hanya menimbulkan perang kolom komentar tanpa ada substansi yang jelas. Sosial media adalah ajang diskusi pemikiran dan pemahaman untuk kepentingan birokrasi, bukan “beda berarti lawan”. Fatal! Yang ada kebebasan berpendapat tak lagi longgar. Ada satu hal yang saya dapat dari seorang panelis muda, Pangeran Siahaan, “Kritik paling tajam dan paling konsisten kepada seorang politisi atau pejabat publik harusnya diberikan kepada konstituennya (pemilihnya) karena mereka yang satu alur dengan si figur.”

 Masyarakat harus lebih bijak dan melek akan tujuan politik yang telah dibungkus dengan modernitas dari sisa-sisa perjuangan revolusi para pahlawan terdahulu. Tujuan-tujuan politik yang saat ini sudah terkesan busuk, harus dikembalikan sesuai fitrahnya. Fanatik boleh, tetapi tidak harus mengorbankan diri untuk rela “menjilat kaki sang politisi” sekalipun. Menjadikan forum-forum sebagai diskusi cerdas, tanpa ada unsur provokasi. Awam politik pun tak perlu menggebu-gebu, setidaknya perasaan-perasaan skeptis terhadap politik harus disingkirkan karena pada dasarnya masyarakat adalah sebaik-baiknya pengontrol kekuasaan.

Oleh: Setyo Adi Nugroho (17 April 2018)

Petrus, Terapi Kejut "The Smiling General"

Suatu pagi di awal 80-an, ramai orang berkumpul di pinggiran Jalan Sudirman, Kota Semarang. Ternyata ditemukan tergeletak begitu saja sebuah karung goni tak terikat, berisikan manusia telanjang dada. Ya, manusia. Dia mati tentunya. Tubuhnya bertato. Seketika warga tahu bahwa wajah ini milik preman lokal yang meresahkan warga. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa ia bukan “manusia karung” pertama. Sebelumnya, sudah sekian mayat preman ditemukan. Sebagian berkarung goni, sebagian telentang begitu saja. Kesamaannya dua: sama-sama preman, sama-sama tak bernyawa. Ada yang punya luka tembak, ada yang hanya bekas-bekas ikatan. Masyarakat tahu ini ulah siapa, ya dia adalah Petrus.

Siapa Petrus? Petrus alias “penembak misterius” ada untuk membasmi preman pada kurun waktu 1983-1985. Operasi dilakukan atas perintah Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani pada masa rezim Orde Baru. Mereka ditugaskan untuk memberantas kejahatan jalanan, semacam Bromocorah, Gabungan Anak Liar (Gali), preman, dan sebagainya. Petrus muncul sebagai gerombolan orang tak dikenal yang suka muncul tiba-tiba. Membawa mobil dan menculik preman yang sudah dikenali, untuk besok atau lusanya dilepaskan dalam karung goni dalam keadaan tak bernyawa. Petrus menghabisi para preman ini tanpa proses peradilan. Jika tidak ditembak, para preman akan dijerat tali sampai mati. Lalu untuk shock theraphy, sengaja mayatnya dibuang agar jadi tontonan dan membuat preman lain keder.

Petrus ada karena Pak Harto mendengar hal yang sama soal preman sebagaimana kabar yang beredar dan peristiwa yang sudah terjadi. Preman saat itu merampok, mencuri, hingga (kabarnya) memperkosa korbannya. “Itu sudah keterlaluan! Apa hal itu mau didiamkan saja? Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Namun, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan 'dor! dor!' begitu saja. Bukan! Akan tetapi, yang melawan ya mau tidak mau ditembak,” kata Pak Harto dalam buku biografinya yang ditulis Ramadhan KH dan G. Dwipayana.

Pengalaman buruk soal Petrus sempat dialami oleh Toni, warga Margahayu, Bandung. Pada tahun 1980-an, Toni menjadi korban salah tangkap para Petrus yang disinyalir sebagai orang-orang terlatih. Di Rukun Warga (RW), tempatnya tinggal waktu itu ada dua nama Toni. Toni yang dicari adalah preman yang suka meminta uang secara paksa ke tukang parkir di Terminal Kebon Kelapa. Sedangkan Toni yang ditangkap adalah seorang guru. Pada suatu malam, Toni dikejutkan dengan kedatangan sejumlah pria yang memaksanya masuk ke dalam mobil Land Rover. Di dalam mobil, muka Toni ditutup kain hitam, dan lehernya sudah dijerat dengan tali. “Saya bukan preman, saya guru. Saya sampai sumpah-sumpah,” ungkap Toni menceritakan pengalamannya ini ke para tetangga. Mendengar itu, salah seorang Petrus memerintahkan agar identitas Toni diperiksa. Setelah KTP-nya dicek, dan para pembunuh berdarah dingin meyakini kalau salah orang, akhirnya Toni dibebaskan setelah dibuang di Cikole, sekitar 16 kilometer dari rumahnya. Beberapa bulan kemudian, Toni yang dicari-cari ditemukan tewas mengenaskan di pinggir jalan Kota Bandung. Warga meyakini si tukang palak itu tewas di tangan Petrus.

Komnas HAM mencatat ada 2.000 korban selama Petrus gentayangan. Sumber lain menyebutkan korban Petrus malah mencapai 10.000 orang. Aksi Petrus menuai pro dan kontra. Jajaran tentara merasa tidak perlu mempermasalahkan soal kematian misterius karena yang dituju adalah keselamatan dan keamanan 150 juta rakyat Indonesia saat itu. Namun, pada 2012 lalu, Komnas HAM menyimpulkan Petrus adalah pelanggaran HAM berat. ”Sekalipun mereka penjahat, tetapi sebagai manusia berhak mendapat keadilan melalui lembaga peradilan. Dan menembak mati di tempat, meskipun oleh petugas negara, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Adnan Buyung Nasution.

Lantas, jika sekarang muncul tuntutan pertanggungjawaban atas tragedi Petrus, siapa yang harus bertanggung jawab?

Sumber:

Sejarah RI. Tanpa Tahun. Soeharto Utus Petrus, Preman Sembunyi di Gunung Lawu. Diakses dari http://sejarahri.com/soeharto-utus-petrus-preman-sembunyi-di-gunung-lawu/. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 15.15 WIB.

Syafirdi, Didi. 2013. Kisah Mereka yang Lolos dari Petrus di Zaman Soeharto. Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-mereka-yang-lolos-dari-petrus-di-zaman-soeharto.html. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 15.28 WIB.

Abdurrahman Wahid, Islam, dan Negara: Pendekatan Sosio-Kultural

Pendahuluan

Ada tiga pandangan berkaitan dengan hubungan Islam dan negara di era modern, yaitu teokratis (Islam sebagai agama dan negara, seperti Arab Saudi dan Iran), sekularis (agama dipisahkan dari negara, seperti di Turki), dan fiqih (mutual legalitas agama dan negara, seperti Indonesia). Dalam pendekatan ideologis dapat ditambahkan kelompok komunis. Pada pendekatan fiqih yang mengenai hubungan Islam dengan negara meyakini bahwa negara dan agama harus saling memberi legitimasi. Pendekatan fiqih mengadopsi tradisi pemikiran Aswaja (ahl-Sunnah wal-jamaah), yang dalam melihat semua aspek kehidupan, termasuk negara, menggunakan metode berpikir keagamaan yang berlandaskan atas dasar-dasar modernisasi, menjaga keseimbangan, dan toleran. Mekanisme bagi operasionalisasi metode Aswaja adalah dengan menggunakan ushul fiqh dan qa’idah fiqiyah. Pendekatan fiqih itulah yang menjadikan NU mendukung eksistensi NKRI yang dasarnya Pancasila, bukan Islam. Persetujuan Abdurrahman Wahid pada sekularisasi hanya untuk menghindari terjadinya politisasi agama maupun sakralisasi politik, di mana perlu pemisahan managemen urusan negara dengan managemen urusan agama, sehingga tercipta check and balance antara negara dengan masyarakat.

Pendekatan Fiqih

Berdasarkan pendekatan fiqih, Wahid menilai hubungan Islam dan negara tidak bersifat teokratis. Pendekatan fiqih atau pendekatan agamis dan seringkali disebut pendekatan spiritual karena sangat kental dimensi spiritualnya. Wahid sangat menekankan pendekatan spiritual ini, bahkan dalam lembaga yang melibatkan non-Muslim seperti LibForAll. Dia berusaha menyingkap konteks itu melalui berbagai ilmu modern, baik filsafat maupun ilmu-ilmu sosial modern harus dikonsultasikan dengan ilmu agama. Hal ini tidak berarti ilmu agama lebih penting dari ilmu duniawi karena keduanya saling melengkapi. Wahid meyakini Muslim perlu merespon isu-isu modern berdasarkan Tradisi Islam. Oleh karena itu, dia tidak setuju dengan sekularisasi model Turki yang tidak memberi kesempatan pada komunitas agama (Islam) untuk mengekspresikan pemikirannya mengenai isu-isu modernitas. Wahid mengikuti cara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi tidak larut dalam gapaian spiritualnya ketika mencapai puncak eksistensi dalam peristiwa Isra Mi’raj dan beliau kembali ke realitas masyarakat kongkrit mengajak untuk mewujudkan kebahagiaan. Spiritualitas itu menjadikan Nabi tidak dikenal lelah dalam melakukan misi Dakwah Rahmatan lil ‘Alamin. Inilah spirit untuk ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus, yaitu misi bagi perbaikan kehidupan (duniawi) manusia yang dijiwai nilai-nilai ketuhanan (berupa kebenaran). Misi Rahmatan lil ‘Alamin dapat diartikan sebagai “Islam dan Misi Peradaban”, di mana dakwah tidak hanya ditujukkan kepada masyarakat Muslim, tetapi bagi semua manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang primordialnya. Untuk keperluan itu, perlu penguasaan ilmu-ilmu duniawi sebagai pisau analisanya, yang tentunya jarus ditempatkan dalam kacamata kosmologi Islam.

Pendekatan Sosio Kultural

Pendekatan sosio-kultural yang dikembangkan Wahid merupakan hasil sintesa dari kosmologi Islam dengan pendekatan struktural yang diperkenalkan Karl Marx. Akan tetapi, perubahan struktural yang ditawarkan Wahid beda dengan yang dilakukan oleh Karl Marx karena dia tidak membenarkan adanya revolusi. Baginya perubahan harus dilakukan secara demokratis dengan menghindari terjadinya kekerasan. Pendekatan sosio-kultural merupakan suatu cara untuk mendamaikan pemikiran politik dari dua kubu ekstrim antara kaum idealis dengan kamu realis. Kaum idealis percaya bahwa kehidupan harus ditundukkan pada nilai-nilai normatif yang sudah baku, sedangkan kaum realis percaya bahwa power memiliki daya yang kuat untuk mengatur kehidupan. Pendekatan sosio-kultural ingin keluar dari ketegangan akut dalam tradisi filsafat politik, mulai dari Plato, Kant, Hegel, Marx, dan pemikir-pemikir modern lainnya. Pendekatan sosio-kultural yang berusaha mensintesakan antara “normatif” dengan yang “partikular”, di mana antara keduanya bisa dipisahkan namun tetap saling berkaitan satu sama lainnya. Pemikiran Wahid yang memungkinkan terjadinya dialektika “norm” dengan “particular” berakar dari pandangannya yang tidak membedakan antara urusan dunia dan akhirat. Pentingnya pendekatan struktural mengarahkan Wahid menaruh perhatian terhadap masalah negara, di mana kekuasaan yang dimiliki oleh institusi negara begitu besar karena dipandang sebagai puncak dari sistem kemasyarakatan. Pentingnya demokrasi dalam ruang publik merupakan inti pemikirannya, sehingga segala sesuatu yang menyangkut pemikirannya dan juga tindakan politiknya ditujukan bagi tegaknya demokrasi.

Penutup

Dalam merespon isu-isu modernitas, Wahid mendasarkan dirinya pada kosmologi Islam seperti yang tercantum dalam kitab kuning dan dilengkapi dengan tradisi pemikiran, sebagai pisau analisanya, baik itu tradisi liberal, Marxis, maupun tradisi Muslim modernis. Memang pemikiran Wahid sudah keluar dari tradisi NU yang cenderung konservatif, sehingga dia memaknai pendekatan fiqih sebagai pendekatan sosio-kultural. Selama ini pendekatan fiqih cenderung dimaknai pendekatan kultural, di mana nilai-nilai Islam didakwahkan secara kultural. Wahid menilai hal itu kurang efektif, mengingat tidak disangga oleh basis sosial-ekonomi masyarakat pendukungnya dan dikhawatirkan pendekatan kultural dapat mengarah pada kekerasan. Baginya ideologi-ideologi hanya digunakan sebagai pisau analisa demi terciptanya demokrasi, dengan implikasi harus dihindarinya kekerasan. Baginya perubahan struktural harus dilakukan secara evolusi, bukan revolusi, sehingga adanya kesediaan untuk terlibat dalam sistem yang ada.

Sumber:

Rochmat, Saefur. 2011. Abdurrahman Wahid, Islam, dan Negara: Pendekatan Sosio-Kultural. Jurnal Al-Qurba 2(1):31-48, 2011. Diakses dari http://staffnew.uny.ac.id/upload/132104866/penelitian/2011al-qurbaabdurrahmanwahid.pdf. Diunduh pada tanggal 14 April 2018 pukul 22.56 WIB.

Keberadaan Lingga dan Yoni di Kabupaten Kebumen

Keberadaan peninggalan kuno di Kabupaten Kebumen bisa dilacak ke masa Dinasti Sanjaya di era Mataram Hindu. Ini ditandai dengan Lingga dan Yoni di Situs Desa Sumberadi (dahulu Somolangu), di tapal batas timur kota Kebumen. Lingga berupa tonggak batu dengan dasar persegi, bagian tengah segi delapan, dan bagian atas bulat tabung (gilig) sebagai lambang Dewa Siwa. Sementara Yoni sendiri berupa kotak batu dengan lubang persegi di tengahnya sebagai lambang Dewi Uparmati (istri Siwa). Dalam versi lain, Lingga melambangkan phallus (alat kelamin pria), sementara Yoni melambangkan wiwara (alat kelamin wanita). Kedua artefak ini bisa ditemukan bersamaan, di mana Lingga ditempatkan di dalam lubang Yoni. Penempatan seperti ini melambangkan kesuburan dan biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat Hindu purba yang telah menetap dan terorganisir di suatu lokasi.

Terkuaknya Peradaban Hindu Kuno Kebumen

Situs Sumberadi berada di kompleks Taman Kanak-Kanak Sumberadi, 200 meter di utara alur Sungai Kedungbener. Lingga dan Yoni tersebut berada di samping MI AL Fatah, Desa Sumberadi. Lokasi Lingga dan Yoni itu hanya beberapa meter dari kompleks Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu. Pesantren ini diyakini merupakan salah satu pesantren tertua di Jawa. Di situs ini ada 8 Lingga (satu telah pecah) dengan tinggi sekitar 0,6 meter dan 2 Yoni berukuran cukup besar, panjang-lebar-tinggi berkisar 1 meter. Keduanya terbuat dari batu andesit yang umum dijumpai di Lembah Kedungbener sebagai blok-blok masif yang bersumberkan pada batuan plutonik (lakolit) di formasi Waturanda Pegunungan Karangsambung yang sebagian bisa dilihat di Kaligending. Besarnya dimensi Yoni menunjukkan artefak ini tergolong peninggalan masyarakat zaman dulu yang sudah menetap di tempat tersebut. Ragam hias dinding dan cerat (saluran air) Yoni yang menunjukkan langgam Jawa Tengah, sama dengan Yoni di kompleks percandian Gunung Wukir tempat ditemukannya Prasasti Canggal dari abad 8 Masehi di Magelang. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa tempat ini sudah dihuni manusia sejak abad 8 Masehi. Ini tidak aneh karena pesisir Jawa Tengah bagian selatan menempati posisi penting dalam Kerajaan Medang. Kabupaten Purworejo misalnya, sudah dihuni pada era Sanjaya. Bahkan Rakai Watukura Dyah Balitung Shri Mahasambu (raja terbesar Medang pasca Sanjaya dan Samaratungga) membangun kompleks percandian Prambanan, Sewu, dan Plaosan.

Kembali ke Situs Sumberadi, artefak di situs ini mungkin tidak berdiri sendiri, tetapi bagian dari sebuah bangunan candi/altar pemujaan Hindu. Identifikasi adanya candi (yang kini mungkin terpendam) nampak dari toponimi nama-nama daerah di utaranya, yakni Candiwulan dan Candimulyo. Di Kebumen, nama Candimulyo juga ditemukan di Kecamatan Adimulyo dan nama candi itu sendiri juga ada di Karanganyar. Ditemukannya gundukan tanah dengan tumpukan batuan kuno di Dukuh Tlimbeng Candimulyo semakin memperkuat dugaan keberadaan beberapa situs kuno yang belum terungkap selain Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi tersebut. Tentu saja hal ini perlu digali lebih lanjut oleh ahli sejarah dan tim arkeolog sehingga nantinya bisa menjadi aset sejarah Kebumen yang penting, terutama menjadi bagian periodisasi peradaban masa lalu di Kebumen. Selain itu, di Situs Sumberadi juga ada bongkahan-bongkahan batu bata berukuran besar (3 kali lebih besar dari batu bata modern). Batu bata macam itu merupakan bahan bangunan candi-candi langgam Jawa Timur (setelah abad 11 Masehi), berbeda dengan candi-candi langgam Jawa Tengah yang terbuat dari batu andesit.

Dengan melihat keberadaan Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi maka dapat disimpulkan bahwa telah ada kepercayaan Hindu kuno pada zaman Kerajaan Mataram Kuno pra-Islam, yaitu Kerajaan Medang. Apalagi telah diketahui sebelumnya bahwa pusat dari pemerintahan Medang sempat berpindah-pindah ke beberapa tempat di Jawa Tengah, hingga pada akhirnya mendiami wilayah di Jawa Timur. Salah satu pemerintahan Kerajaan Medang pernah berada di wilayah yang disebut Mamrati dan Poh Pitu yang diperkirakan terletak di daerah Karesidenan Kedu. Kota Kebumen  merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Kedu. Secara arkeologis, wilayah Karesidenan Kedu sangat sarat dengan peninggalan-peninggalan kuno baik dari Dinasti Sanjaya maupun Dinasti Syailendra. Di wilayah Purworejo sendiri terdapat Situs Candi Gondoarum, di mana di dalamnya terdapat Lingga dan Yoni dari masa Mataram Hindu. Candi ini terletak satu kompleks dengan Gua Seplawan yang terletak di Desa Dororejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Lingga-Yoni Sumberadi Perlu Perawatan

Minimnya data mengenai adanya sejarah Kerajaan Medang di Kebumen menimbulkan keasingan bagi sekelompok masyarakat dan kalangan tertentu yang terlanjur berkiblat pada buku-buku ulasan yang lazimnya beredar di kalangan akademisi. Hal itu terus terjadi meskipun kini telah banyak bukti bermunculan, baik berupa data penelitian lama maupun bukti artefak-artefak yang ditemukan di sepanjang Sungai Lukulo dan beberapa wilayah lain yang tersebar di Kebumen. Adanya Lingga dan Yoni di Situs Sumberadi Kebumen tetap saja belum membuka kesadaran kelompok masyarakat yang kemungkinan antipati atau masa bodoh dengan perkembangan ilmu sejarah dan peradaban di tanah kelahirannya. Tentunya fenomena ini sangat memprihatinkan, sementara di daerah lain sendiri sejarah dan peradaban terus digali dengan sungguh-sungguh karena terbukti sangat penting bagi pembentukan dan penguatan karakter masyarakatnya.

Keberadaan situs Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi perlu diselamatkan. Pemkab Kebumen diminta segera menetapkan kawasan cagar budaya serta melakukan kajian arkeologis atas dua peninggalan sejarah tersebut. Masyarakat setempat pun menanggapi keberadaan Lingga dan Yoni ini kurang terawat. Masyarakat menyarankan Pemkab Kebumen segera membentuk tim atau menunjuk OPD yang berwenang melakukan kajian bekerja sama dengan arkeolog. Sebab, selain Lingga dan Yoni, di Desa Candimulyo dan Candiwulan juga terdapat peninggalan benda menyerupai candi yang perlu diteliti lagi. Masyarakat setempat menambahkan, dengan memahami dan menyadari tentang apa dan bagaimana Kebumen pada zaman pra-kemerdekaan dan pra-Islam, selayaknya masyarakat Kebumen patut bersyukur dan berbangga bahwa warga ini berdiam di sebuah wilayah yang memiliki pengaruh dan peradaban masa lalu yang agung.

Sumber:

Ananda. 2013. Terkuaknya Peradaban Kuno Kebumen. Diakses dari https://kebumen2013.com/terkuaknya-peradaban-kuno-kebumen. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 11.45 WIB.
Enakbangetsport. 2009. Sekilas Sejarah Kebumen. Diakses dari https://enakbangetsport.wordpress.com/2009/03/31/situs-kbm/amp/. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 12.31 WIB.
Hindarto, Teguh. 2013. Nilai Keberadaan Lingga dan Yoni di Desa Sumberadi. Diakses dari http://historyandlegacy-kebumen.blogspot.co.id/2013/03/nilai-keberadaan-lingga-dan-yoni-di.html?m=1. Diunduh pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 21.43 WIB.
Visit Kebumen. 2017. Tanpa Judul. Diakses dari akun Instagram @visitkebumen: http://thepicta.com/media/1445787212049690961_1771549628. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 17.09 WIB.
Wardopo, Komper. 2017. Lingga-Yoni Sumberadi Perlu Perawatan. Diakses dari http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/lingga-yoni-sumberadi-perlu-perawatan/. Diunduh pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 14.13 WIB.

Perang Karansebes (1788), Ketika Turki Utsmani Menghabisi 10.000 Musuh Tanpa Satu Pun Peluru Ditembakkan

Terdengar seperti dongeng dan lelucon, tetapi yang seperti ini memang pernah terjadi. Peperangan ini bernama Perang Karansebes, di mana Turki berhadapan dengan Austria. Pada pertempuran ini, Turki menang telak melawan pasukan Austria tanpa sekalipun mengalami kehilangan. Bahkan tak satu pun peluru Turki meletus kala itu. Anehnya, Austria ketika itu kehilangan sekitar 10 ribu tentaranya yang tewas mengenaskan. Kejadian Perang Karansebes ini tercatat terjadi pada 17 September 1788. Ketika itu, Austria yang bersekutu dengan Jerman, Prancis, Serbia, Kroasia, Polandia, serta bangsa-bangsa lainnya sepakat untuk melawan Turki bersama-sama. Persiapan mereka pun tak karuan. Mereka telah membangun camp-camp malam sebelumnya untuk persiapan menghadapi Turki.

Sembari melakukan persiapan, suatu malam beberapa pasukan Hussar (kavaleri) ditugaskan mencari lokasi kehadiran pasukan Turki, mereka pun menyeberangi Sungai Timis, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran pasukan Turki di sana, yang ada hanya orang-orang Gipsi (orang Rumania) yang menawarkan Schnapps (tuak tradisional) kepada mereka. Di tempat itu mereka minum-minum sampai mabuk. Tak berapa lama, kemudian datang pasukan infanteri yang juga ditugaskan melintasi Sungai Timis. Kedua pasukan ini bertemu, pasukan yang baru datang juga ingin ikut minum-minum. Sialnya, para prajurit yang tiba lebih dulu itu ogah berbagi. Mereka pun juga bicara ngelantur gara-gara mabuk.

Entah bagaimana ceritanya, akhirnya konflik kecil ini memanas. Hingga seorang prajurit menembakkan senjatanya yang jadi semacam ikrar jika konflik ini menuju ranah yang lebih serius. Dipicu dengan keras semacam ini, akhirnya para prajurit yang harusnya masih satu sekutu itu pun perang. Lalu, para prajurit yang mabuk itu semakin membuat suasana kacau ketika berteriak “Turci..Turci..” padahal saat itu tidak ada satu pun batang hidung tentara Turki di sana. Tak pelak, teriakan tersebut membuat pertempuran ini bubar dan masing-masing kabur ke posnya masing-masing.

Kembalinya para pasukan ini ke posnya ternyata tak membuat konflik kecil itu berhenti. Yang terjadi kemudian adalah makin membesar. Kejadian ini dipicu oleh sebab lain, yakni salah paham bahasa antara tentara Austria dan Jerman. Perwira-perwira yang berbahasa Jerman menerikkan kata-kata "halt! halt!" yang maksudnya perintah untuk berhenti yang malah dianggap pasukan lain sebagai kata "Allah! Allah!". Para prajurit lainnya yang sedang terlelap tidur, kalang kabut mengira bahwa pasukan Turki telah menyerang. Di kegelapan malam itu, mereka tidak dapat lagi membedakan mana teman mana lawan. Alhasil mereka pun saling serang secara membabi buta. Pertempuran ini pun akhirnya membuat sekitar 10 ribu orang tewas mengenaskan.

Pasukan Turki yang sejak awal memang sudah niat perang dengan Austria dkk, akhirnya sampai ke Karansebes dua hari setelah peristiwa memalukan itu. Akan tetapi, ketika melihat apa yang terjadi, mereka pun garuk-garuk kepala. Bagaimana tidak, yang terhampar di depan adalah ribuan mayat-mayat bergeletakan serta para pasukan musuh yang terluka. Singkat cerita, Turki yang sedianya ingin menguasai Karansebes (sekarang Rumania) akhirnya bisa melakukan hal itu dengan sangat mudah. Bahkan tak satu pun peluru mereka keluarkan.

Begitu memalukannya perang ini hingga Austria baru mempublikasikannya pada tahun 1831. Peristiwa ini diabadikan oleh A.J. Gross Hoffinger dalam bukunya yang berjudul “Geschichte Josephs des zweiten”, 59 tahun setelah peristiwa itu terjadi (1847). Apa hikmah yang dapat diambil dari kebodohan tentara Austria dan sekutunya ini?

(Dikutip dari berbagai sumber)

Apakah Benar Indonesia Dijajah Belanda 350 Tahun?

Penyebutan makna "Indonesia dijajah Belanda 350 tahun (1596-1942)" (termasuk 5 tahun penjajahan Inggris pada 1811-1816 dan 3,5 tahun penjajahan Jepang pada 8 Maret 1942-15 Agustus 1945) sebenarnya dikemukakan oleh Bung Karno guna mendorong semangat rakyat untuk sadar dan lepas dari pemerintahan kolonial. Setidaknya ada 3 teori kuat berapa lama sebenarnya kita dijajah. Dapat dikatakan dijajah 350 tahun atau tepatnya 340 tahun (sejak era kongsi dagang VOC 1602-1942), dapat pula dikatakan 142 tahun (sejak era kolonial Daendels 1800-1942), dan dapat dikatakan hanya 14 tahun (sejak Sumpah Pemuda 1928-1942).

Tiga ratus lima puluh tahun karena disaat itu VOC telah mengupayakan ekploitasi di negeri-negeri jajahannya, meskipun memang pada awalnya hanya berniat untuk berdagang saja. Yang patut dipertanyakan dari makna 350 tahun adalah saat itu negara Indonesia belum terbentuk, mereka masih dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Akan tetapi, penyebutan 350 tahun bisa digunakan jika merujuk pada penamaan "Nusantara" (hasil taklukkan Gadjah Mada –inipun masih kontroversi apakah seluruh Nusantara atau tidak yang berhasil beliau taklukkan–). Di sisi lain, dapat dikatakan Indonesia dijajah 142 tahun (sejak 1800) mengingat disaat itu pemerintah kerajaan Belanda lah yang terjun langsung mengendalikan tanah kita, bukan lagi kongsi dagang (VOC) seperti era sebelumnya. Pada saat itu nama Hindia Belanda juga telah populer daripada Nusantara. Terakhir, dapat dimaknai bahwa kita hanya 14 tahun dijajah sejak Sumpah Pemuda 1928 yang dinilai sebagai tonggak terbentuknya NKRI secara utuh lewat kesadaran nasional dari berbagai daerah.

Penggunaan makna 350 tahun ataupun hanya 14 tahun tergantung bagaimana sudut pandang teman-teman dan hal ini bukanlah itung-itungan yang menurut ane harus dipikirkan karena pada dasarnya negara kita memang belum mampu berdikari sejak 72 tahun yang lalu.

Oleh: Setyo Adi Nugroho